Komisi V DPR Minta Penanganan Banjir di Tangani Komprehensif
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said meminta penanganan banjir ditangani secara nasional dan diselesaikan secara komprehensif.
"Hal Ini termasuk kordinasi antara Pemda DKI Jakarta, Jabar dan pemerintah pusat," ujar Muhidin disela-sela Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Rabu, (15/1).
Menurutnya, masyarakat harus lebih disiplin dalam membuang sampah. Selain itu, maraknya bangunan liar di sekitar sungai membuat banjir semakin menjadi karena kurangnya daerah serapan.
Terkait pembangunan Monorail yang ditolak sebagian warga Lebak bulus, Muhidin mengatakan, pembangunan memang masih pro dan kontra termasuk soal ganti rugi. "Hal itu harus diperhatikan agar pembangunan terus berjalan, karena itu rakyat harus memahami semua demi kepentingan bersama," ujarnya.
Bandara alternatif
Mengenai pengalihan sejumlah penerbangan bandara Soekarno hatta ke Halim Perdana kusuma, lanjut Muhidin, merupakan solusi sementara pasalnya, masih banyak yang harus dibenahi di bandara Halim Perdanakusuma tersebut seperti Lahan parkir, maupun infrastruktur menuju Halim
"ini merupakan solusi sementara dan kita akan mendorong segera dicarikan solusi yang komprehensif, memang di Cengkareng masih adanya persoalan pembebasan lahan disisi lain runaway disana hanya ada dua jalur," terangnya.
Saat ini pergerakan pesawat di Cengkareng mencapai 70 pesawat perhari, selain itu, problemnya adalah Pembangunan bandara sudah tidak lagi mendapatkan tambahan APBN. "Kita mendukung penambahan anggaran bagi pembangunan bandara apabila pemerintah mencabut aturan tersebut," jelasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.